Contoh Perhitungan PPh Badan Tahun 2011 untuk Peredaran Bruto s/d Rp.4.800.000.000,-

-


Contoh Perhitungan PPh Badan Tahun 2011 untuk Peredaran Bruto s/d Rp.4.800.000.000,-



Peredaran bruto PT Maju Jaya Selalu dalam Tahun Pajak 2011 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Rinciannya adalah sebagai berikut :
a.
Peredaran Bruto dari penghasilan yang :
-
-
-
Dikenai PPh bersifat final
bukan objek pajak
dikenai PPh tidak bersifat final
Jumlah
  1.500.000.000
     500.000.000
  2.500.000.000+



 4.500.000.000
b.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha
 yang :
-
-
-
dikenai PPh bersifat final
bukan objek pajak
dikenai PPh tidak bersifat final
Jumlah
  ( 450.000.000)
  ( 200.000.000)
(1.350.000.000)+



( 2.000.000.000)
c.
Laba usaha
(penghasilan neto usaha)
  2.500.000.000
d.
Penghasilan dari luar usaha yang:
-
-
dikenai PPh bersifat final
dikenai PPh tidak bersifat final
       50.000.000
     100.000.000
e.
Biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan
 dari luar usaha yang :
-
-
dikenai PPh bersifat final
dikenai PPh tidak bersifat final
(     25.000.000)
(     50.000.000) +
Penghasilan neto dari luar usaha
      75.000.000 +
f.
Jumlah seluruh penghasilan neto
 2.575.000.000
g.
Koreksi fiskal
-

-

-


-


-

-
peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh berisfat final
peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek pajak
peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final
(1.500.000.000)

(   500.000.000)
   
   450.000.000
   

   200.000.000


(    50.000.000)

      25.000.000 +
Jumlah
( 1.375.000.000)
h.
Jumlah seluruh penghasilan neto setelah koreksi fiskal
  1.200.000.000
i.
Kompensasi kerugian
(    700.000.000)
j.
Penghasilan Kena Pajak
     500.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang :

Seluruh Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Maju Jaya Selalu (hanya Rp 4.500.000.000,00)  tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang :
(50% x 25%) x Rp 500.000.000,00 = Rp 62.500.000,00.







Dasar Hukum :
a.  Pasal 17 dan 31 E UU no.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
b.  Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara Pencabutan PKP

-
Gambar
Pengusaha yang omzetnya melebihi 4,8 Milyar dalam satu tahun buku wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tapi bagaimana bila omzet turun berada dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun buku? Ternyata WP tersebut dapat mengajukan pencabutan PKP, lalu bagaimana tata cara pencabutan PKP nya? Dasar Hukum Tata Cara Pencabutan PKP dapat dilihat di PER-20 /PJ/2013 Pencabutan PKP dapat dilakukan dengan 2 cara : 1. Secara Jabatan 2. Secara Permohonan Pencabutan PKP secara jabatan / permohonan dilakukan dengan proses verifikasi atau pemeriksaan sesuai undang – undang perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan / verifikasi sesuai Pasal 21 ayat 3 PER-20 / PJ / 2013. Bagaimana Tata cara pencabutan PKP melalui permohonan PKP? Secara Online Permohonan pencabutan PKP dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pencabutan PKP pada aplikasi e-registration yang terdapat pada halaman web Direktorat Jenderal Pajak , permohonan yang diajukan pada aplikasi e-reg...
Baca selengkapnya

PER-25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM DGT 2019)

-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 ; bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; ...
Baca selengkapnya

Tarif PPh 21 dan PTKP 2012

-
Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tarif Pajak Penghasilan Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% Di atas 50 juta sd 250 juta 15% Di atas 250 juta sd 500 juta 25% Di atas 500 juta 30% Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp15.840.000. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp1.320.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp1.320.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga. Tidak ada penambahan PTKP untuk ...
Baca selengkapnya