Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet R...
Posting Komentar

Tarif PPh 21 dan PTKP 2012

-

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)


Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.


Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)
 Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta
 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta
 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta
 25%
Di atas 500 juta
 30%

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan.

PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp15.840.000. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp1.320.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp1.320.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga. Tidak ada penambahan PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya. Bila istri bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp15.840.000 da tarif pajak penghasilan tetap sama.

Berikut adalah PTKP untuk status yang berbeda.
Status Pekerja
 PTKP (Rp)
Belum Kawin
 15.840.000
Kawin, anak 0
17.160.000
Kawin, anak 1
18.480.000
Kawin, anak 2
19.800.000
Kawin, anak 3
21.120.000

Itulah potongan pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat Anda gunakan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi Anda.

Contoh Penghitungan PPh 21 dapat dilihat disini

Komentar

  1. Anonim16 Oktober 2012 pukul 10.14

    jika penghasilan saya setahun 54juta setahun plus THR 4.5juta dan bonus 4.5 juta
    kalau seperti ini perhitungan PPH 21 nya seperti apaan nih
    terima kasih banyak atas penjelasannya
    oh ya status saya istri yang berkerja suami juga berkerja dan telah mempunyai anak 3 orang
    terima kasih banyak sekali lagi

    BalasHapus
  2. Anonim21 Oktober 2012 pukul 11.57

    54jt+4,5jt+4,5jt = 63 jt
    biaya jabatan : (3150000)
    total penghsilan netto = 59.850.000
    PTKP = ISTRI dtanggung suami
    pph 21 = 5% x 50000000 = 2500000
    15% x 9.850.000 = 1477500
    total = 3977500

    BalasHapus
  3. Anonim21 Oktober 2012 pukul 12.04

    54jt+4,5jt+4,5jt = 63 jt
    biaya jabatan : (3150000)
    total penghsilan netto = 59.850.000
    PTKP = ISTRI dtanggung suami (TK = 15.840.000)
    PKP = 44.010.000
    pph 21 = 5% x 44.010.000
    total = 2200500

    BalasHapus
  4. Anonim2 November 2012 pukul 20.45

    saya tenaga honorer setiap bulan sy terima hnr 1 juta dan dpotong pajak 5%, sedangkan untuk honor kegiatan dipotong 15 %, apakah pemotongan benar tw tdk sesuai dgn peraturan yg ada, mhn penjelasannya pak...trima kasih.

    BalasHapus
  5. Sulaiman Brammas13 Januari 2013 pukul 20.26

    Jk saya pekerja tidak tetap (perhitungan gaji berdasarkan jmlah hari kerja/bulan) sebesar 220 jt/bulan, all inclusive. dgn status K3, istri bkerja dan pajak bayar sendiri. 1) Brapa setoran pajak saya /bulan. 2) Apakah pemberi kerja hrs langsung memotong pajak saya atau saya sendri yg menyetor ke negara. 3) Krna sy selama ini WNI yg domisili di LN, apakah saya hrs segera melaporkan pajak saya, atau saya tunggu hingga 183 hari berlalu (mungkin saya akan kembali bekerja di LN sebelum 183 hr bekerja di Inod). Tks sebelumnya

    BalasHapus
  6. Anonim26 Maret 2013 pukul 15.09

    Siang..
    Saya mau bertanya jika gaji setahun saya 325 jt,Kawin 2 anak dengan istri tdk bekerja,bagaimana Perhitungan PPH 21 dan tarif PPH 21 yang benar yang mana ya,Makasi


    Sisca

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet R...
Baca selengkapnya

PER-25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM DGT 2019)

-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 ; bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; ...
Baca selengkapnya